׉?4ׁB!בCט v v
u׉׉	 7cassandra://r0WTy0Z-HwwM4c4MjcnPL2rwk0tqmaip2kvdm8GCdgE I`A׉	 7cassandra://9qzXhFZ5giH0ufeFNnOR_SZW_YZPZuJQiZ7GgUmdHNI)y`̚ ׉	 7cassandra://srArdJR0WUj9QMoi5_jpFlNE_6rVkOMgpJbZInv2NCY ͠0U}z7̊Yqט   v
u׈         ׈EU}z7̊Yq׉E!KAMIS 9 JULI 2015 Edisi No 374 12 HALAMAN Harga Rp 2.000
Dihargai 29 Juta Poundsterling
Rusman: Saatnya Mengubah
Bangka Tengah Lebih Baik
Warga Koba Minta Saham Mayoritas
PT Bemban Babel Belum Bisa Beroperasi
S
ejumlah warga Koba,
Rabu (8/7) mendatangi
Gedung DPRD Bangka
Tengah, mereka meminta
agar Bangka Tengah
mendapatkan saham mayoritas
atau lebih besar dari daerah
lain dalam pengelolaan eks
Koba Tin.
Namun sehari sebelumnya
sejumlah perwakilan warga
Koba juga mendatangi Gedung
DPRD Bangka Tengah dan meminta
agar eks Koba Tin segera
dioperasikan serta mengesampingkan
masalah pembagian
saham dan bisa diatur dikemudian
hari.
Kedua kubu ini akhirnya,
Rabu (8/7) sama-sama mendatangi
Gedung DPRD Bangka
Tengah, mereka tidak berunjuk
rasa namun langsung menggelar
audensi dengan pihak
legislatif.
Seketaris Tim Kerja Kelanjutan
Eks PT Koba Tin, Rusman
Raziz mengatakan sebelumnya
mereka telah menemui
Bupati Bangka Tengah. Dalam
pertemuan tersebut Bupati
Bangka Tengah mendukung
agar Bangka Tengah mendapatkan
saham mayoritas.
“Inilah saatnya mengubah
Bangka Tengah menjadi lebih
baik, selama 43 tahun Koba
Tin berrjalan di Koba tidak
pernah sedikit pun pemerintah
daerah maupun masyarakat
lokal memperoleh kekuasaan
dan kekuatan untuk mengatur
kebijkan dalam hal apapun,”
ungkap Rusman saat menyampaikan
aspirasinya di ruang
Paripurna DPRD Bateng,
Rabu(8/7)
Menurut Rusman adalah
hal yang wajar jika sekarang
masyarakat minta diberi kesempatan
mengolah aset eks PT
Koba Tin.
“Kita harus menyentuh kegiatan
penambangan timah lebih
besar, namun sesuai dengan
koridor dan aturan berlaku,”
kata Rusman.
Rusman menambahkan,
agar hal ini berjalan mulus
maka pihaknya bersama warga
Koba lainnya akan meminta
dukungan kepada Gubernur
Bangka Belitung.
“Kami juga minta agar
DPRD Bateng membubuhkan
tanda tangannya di pernyataan
sikap menuntut hak kepemilikan
saham mayoritas untuk
daerah Bateng,” tukas Rusman.
Hal serupa juga diungkapkan
Ketua Tim Kerja Kelanjutan
Eks PT Koba Tin, Syahrial.
Dia mengungkapkan tutupnya
    
perekonomian masyarakat terpuruk.
“Kita
kasihan dimana-mana
masyarakat ngeluh cari uang
susah sejak Koba Tin tutup.
Artinya, dampaknya sangat luar
biasa sekali. Pedagang mengaku
sepi karena tidak ada yang
beli, kemudian pengangguran
banyak sekali. Dampak lainnya
kalau perekonomian terus melesu,
maka tindak kriminalitas
akan terus meningkat sehingga
menganggu stabilitas keamanan
dan ketertiban lingkungan,”
ungkap Syahrial.
Syahrial mengaku tidak
berbicara mengenai kepentingan
politik, tidak ada
Belum Beroperasi
SEBELUMNYA, Sekretaris
PT Timah Tbk, Agung Nugroho
mengatakan perusahaan yang
bakal mengelolah eks PT Koba
Tin itu sudah dipersiapkan sejak
tahun 2013 lalu, yakni PT Bemban
Babel.
“Saat itu Kementerian
ESDM RI memberikan komposisi
saham 40 persen dikelolah
PT Timah, Sisanya 60 persen
dikelolah oleh BUMD Provinsi
Babel, BUMD Kabupaten
Bateng dan Basel.
Namun, hingga sekarang
pembagian kompoisi saham itu
belum tuntas, maka berdampak
pada belum beroperasinya PT
Bemban Babel,” tukas Agung
beberapa waktu lalu kepada
wartawan.(ron)
SANTUNI LANSIA -- Bangka Tengah Erzaldi Rosman beserta istri, Melati Erzaldi pada hari ke 20 Ramadhan melakukan buka puasa bersama
dengan warga Desa Cambai Kecamatan Namang, Selasa (7/7). Pada kesempatan ini Erzaldi memberikan sembako murah kepada warga
Desa Cambai yang kurang mampu dan bantuan 14 paket sembako gratis bagi lansia.(koranbabel/roni)
600 Pekerja PT BBL Tuntut THR
“Kamipun sudah menyarankan
agar semua
pekerja dipanggil lalu
diberikan hak THRnya.
Alhamdulillah sampai
sekarang SMS minta
THR dibayarkan tersebut
tidak masuk lagi ke
saya.”
Jokowi: Tak Ada Kata Mundur
Hal.2
Polres Bangka
Dirikan 4 Pos
Hal.4
Samsir Pesimis
Raperda Kelas
Yunani
Hal.5
Kehabisan Uang
KORAN BABEL -- Presiden
Joko Widodo menegaskàn tidak
ada kata mundur untuk pelaksanaan
pemilihan kepala daerah
(pemilukada) serentak tahun
2015.
Seperti dikatakan Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara
Pemilu Jimly Ashiddique,
Presiden meminta pelaksanaan
pilkada tetap dilakukan.
“Saya mengutip pernyataan
Presiden, ‘Tidak ada kata mundur
dalam pelaksanaan Pilkada
2015’,” kata Jimly, menirukan
ucapan Jokowi, di kantor Presiden,
Rabu (8/7).
Jimly menambahkan, Jokowi
juga meminta kepada
penyelenggara pemilu untuk
memperlakukan semua partai
politik secara sama. Termasuk
partai yang kini sedang berkonflik
kepengurusan.
“Ini menjadi komitmen
penyelenggara pemilu. Kami
ingin mengimbau, khususnya
   
   nal,
maka dipastikan bahwa harus
ada islah terbatas,” ujarnya.
Jimly mengatakan kesepakatan
dalam pencalonan adalah
setiap kubu harus dapat mencalonkan
sama.
“Kalau itu bisa dilakukan, islah
terbatas bisa dilaksanakan.”
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Yasonna Laoly
mengatakan syarat partai politik
sengketa bisa ikut pilkada hanya
dua, yaitu islah atau menunggu
keputusan inkracht. Namun,
menurut dia, bukan islah kepengurusan
yang bersengketa.
“Sekarang islah itu harus
satu calon. Bukan hanya calon,
paketnya juga sama untuk
wakilnya,” ucap Yasonna di
Istana Negara.
Menurut Yasona, ini demi
aspek kemanfaatan. Ini diskresi
dan melihat kepentingan konstitusional
setiap partai yang ingin
menggunakan haknya.
“Tapi, soal teknis, nanti akan
kami teruskan bertemu dengan
parpol untuk diformalkan di
DPR nanti.” (bbs/temp)
Kinerja DPR
Hampa Prestasi
“Perilaku sebagian besar anggota DPR, secara khusus semua
elite pimpinan DPR, menandakan perlunya revolusi mental di
kalangan mereka sendiri,”
KORAN BABEL -- Rendahnya kinerja DPR
RI periode 2014-2019 di bidang legislasi terus
menuai kritik. Pengamat politik Populi Center,
Nico Harjanto, menilai, situasi demikian merupakan
bukti bobroknya lembaga DPR RI dan
rendahnya moral para anggotanya.
Nico di Jakarta Ràbu (8/7) mengatakan, “Kinerja
DPR hingga masa sidang terakhir ini adalah
bukti nyata buruknya kinerja lembaga, bobroknya
dan rendahnya moralitas anggota DPR
yang tidak bisa menjalankan fungsi legislasi dan
hampa prestasi.”
Lebih lanjut Nico mèngatakan, “DPR periode
sekarang menjadi beban dan bagian dari
persoalan bangsa. Sebab, selain minimnya kinerja,
mereka masih saja melakukan tindakan
tidak terpuji seperti berkelahi, tidur saat sidang,
bolos rapat, hingga mengeluarkan pernyataan
yang bertentangan dengan nurani rakyat.”
Beberapa hal yang diingat Nico, antara lain,
pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
yang dinilai menghina buruh, pernyataan sejumlah
anggota DPR yang mendukung program
dana aspirasi, rencana revisi Undang-Undang
KPK, hingga mewacanakan diundurnya pilkada
serentak.
Uji Kepakaran Ahli
Hisab di Babel
Gerhana Matahari 9 Maret 2016
Kemenag Otoritas Tunggal Penentu Awal Ramadhan
Indonesia menghasilkan sejumlah rekomendasi
guna pengembangan Ilmu Falak.
Menurut AR Sugeng, salah satu panitia
Halaqah Falakiyah Nasional, Rabu (8/7), peserta
halaqah mendukung perlunya penyamaan persepsi
untuk memberikan otoritas tunggal kepada
Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Agama,
tentang penetapan awal bulan Hijriyah di Indonesia
terutama pada penetapan awal Ramadhan,
Syawal dan Dzulhijjah.
KORAN BABEL -- Halaqah Falakiyah Nasional
di Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam,
Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo, berakhir.
Kegiatan bertajuk Membumikan Ilmu Falak di
Halaqah Falakiyàh juga mendorong perlunyà
uji akurasi kepakaran ahli hisab pada Gerhana
Matahari 9 Maret 2016 di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Peserta halaqah mendukung
perlunya kesepakatan kriteria untuk penenAdopsi
Strategi
Ridwan
Kamil
JIKA
terpilih menjadi
Wali Kota Palu, Sulawesi
Tengah, vokalis grup
band Ungu, Sigit Purnomo
Syamsuddin Said atau Pasha
“Ungu” mengaku ingin meniru
cara yang dilakukan oleh
Wali Kota Bandung Ridwan
Kamil dalam melayani
masyarakat.
“Saya
bangga
dengan
Pak
Ridwan
Pasha
Ungu
KORAN BABEL -- Sekitar 600
karyawan PT Bumi Bangka Lestari
(BBL) di Desa Romadhon
Kecamatan Sungaiselan menggelar
aksi unjur rasa menuntut
pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR), Rabu (8/7).
Aksi yang dilakukan di Pos
Satpam Kantor Besar PT BBL
berlangsung mulai dari pukul
08.00 WIB hingga 15.00 WIB.
Aksi mogok kerja tersebut
dipicu lantaran adanya kebijakan
dari PT BBL yang akan
membayar THR karyawan secara
proposional hari kerja sesuai
Perjanjian Bersama pada
tangggal 29 Juli 2013. Namun
hal tersebut ditolak Pesatuan
Unit kerja (PUK) PT BBL karena
sesuai dengan Permen Nomor
04 Tahun 1999 menyebutkan
pembayaran THR dihitung
secara proposional masa
׉	 7cassandra://9qzXhFZ5giH0ufeFNnOR_SZW_YZPZuJQiZ7GgUmdHNI)y`̚ U}z7̊YqU}z7̊Yq
בCט   v
u׉׉	 7cassandra://EQwCyLNehI-WunzxDMaNYTGLfbHTvh9-XkNF688FD0E Y`A׉	 7cassandra://ftPCYa-70TtyMo7MjeMOgqznomRITjxKDcF91V9ZQkc"O`̚ ׉	 7cassandra://kY_krxbP2Qe5FU9Rhp0cBREqv9EETUiig0wAWq0IMaE U{͠0U}{7̊Yqט v v
u׉׉	 7cassandra://vMm7gaSuLf7zVRd-3JPVKdrFrWL4dQ_mdMrNDzpIFaA %`A׉	 7cassandra://ZVjk3tq6Yl7LaC-N1J1DgCeZAujT3GqQBn3-jy7y9Js'U`̚ ׉	 7cassandra://6ARfpkg0Fr1rZJYSEP3WnRuzPLDJ2Xdycr-bUhctgN4 ͠0U}|7̊Yq׉E"2 Hukum
KAMIS 9 JULI 2015
Forkopimda
Amankan
Pangkalpinang
Bersihkan Anjal dan Gepeng
KORAN BABEL -- Pemerintah
Kota (Pemkot) Pangkapinang
menggelar
rapat
koordinasi Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda)
guna membahas kegiatan
menjelang lebaran, saat lebaran
dan sesudah lebaran Idul Fitri
1436 H di ruang pertemuan
Pemkot Pangkalpinang, Rabu
(8/7).
Hadir dalam acara tersebut,
Wakil Walikota Pangkalpinang,
M Sopian, Kapolres
Pangkalpinang AKBP Heru
Budi Prasetyo, Kajari Pangkalpinang
Sahruddin, Kasatpol
PP
Abdullany, dan sejumlah
kepala SKPD di lingkungan
Pemkot Pangkalpinang.
“Kami dari Pemkot Pangkalpinang
intinya mendukung
setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pihak mana pun, agar
situasi wilayah kita jadi aman,
terutama menjelang lebaran,
saat lebaran maupun seduah
lebaran. Sehingga kita semua
dapat menjalankan lebaran
dengan damai dan tenang,”
ujar M Sopian.
Kasatpol PP
Pangkalpinang,
Abdullany, mengatakan,
pihaknya menyiapkan
60 personil guna membantu pihak
kepolisian mengamankan
situasi saat ini hingga usai lebaran.
Selain itu sejak 24 Juni
lalu pihaknya juga selalu ikut
razia yang digelar, dan mereka
juga sering menggelar razia.
“Dari razia yang kita lalukan
terjaring beberapa pemuda
mapun remaja, kemarin Selasa
(7/7) terakhir kami melakukan
razia pengemis. Yang jadi sulit
kita menangkap mereka karena
pengemis beraksi jelang buka
puasa, namun kami tetap berusaha
akan melakukan tugas
kami dengan baik,” tegasnya.
Satpol PP juga melakukan
razia terhadap PNS yang bolos
pada jam kerja. Beberapa tempat
seperti Ramayana, BTC
dan tempat perbelanjaan lainnya
pun disisir. “Alhamdulillah
selama bulan puasa tidak ada
PNS yang bolos kerja, mungkin
mereka sudah belajar dari
kasus-kasus yang sudah pernah
kita tangani,” ujar Abdullany.
Rentang waktu dari 24
Juni, pihaknya juga melakukan
razia TI illegal di Kota
Pangkalpinang dan bekerjsama
dengan beberapa pihak.
“Masih ada dua ponton TI di
Air Mawar itu yang masih ada
karena kemarin pas mau dibaAlhamdulillah
selama
bulan puasa tidak
ada PNS yang bolos
kerja, mungkin mereka
sudah belajar dari
kasus-kasus yang
sudah pernah kita
tangani,”
kar, kita mendapat pelemparan
dari warga hingga tidak bisa
kami tertibkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres
Pangkalpinang AKBP Heru
Budi Prasetyo, mensinyalir ada
keterlibatan oknum tertentu
dalam aktivitas tambang tersebut,
sehingga menyulitkan
pihaknya menemukan barang
bukti dari hasil tambang illegal
tersebut.
“Kalau rencana ada pos di
sana , saya sangat mendukung
kami juga akan membantu.
Untuk penegakan hukum ini
memang perlu alat bukti. Tapi
pengungkapan kasus TI apung
ini memang banyak kendala,
terutanma faktor alam dan oknum
tertentu yang mau ambil
keuntungan, karena itu kami
mohon petujuk dari Kajari dan
semua stake holder yang ada,”
jelas kapolres
“Kasus TI apung yang saya
tangai tidak ada alat bukti, saya
yakin di belakang orang ini ada
bekingnya. Nanti anggota intelijen
mungkin dapat kita gunakan
untuk mendapatkan alat
bukti ini,” kata kapolres.
Kapolres mengimbau, agar
masyarakat selalu berhati-hati
dimana pun berada.
“Pencurian jelang lebaran
marak terjadi, untuk saya
mengimbau agar masyarakat
selalu berhati-hati dan waspada
kemana pun berpergian dan
berada,” tukas kapolres.(to)
Polres Bangka Dirikan
Lima Posko PAM
KORAN BABEL -- Polres
Bangka mendirikan lima
Posko PAM atau Pos Pengamanan
dan Pelayanan untuk
pelaksanaan Operasi Ketupat
Menumbing 2015.
“Untuk pelaksanaan Operasi
Ketupat Menumbing 2015,
di Jajaran Mapolres Bangka,
didirikan lima Posko yakni
empat Posko Pengamanan dan
satu Posko Pelayanan, yang
tersebar di seluruh polsek-polsek
di wilayah hukum Mapolres
Bangka, ditempatkan di
titik yang dianggap perlu dan
rawan terjadi kecelakaan lalu
lintas dan gangguan kamtibmas,”
ungkap Kapolres Bangka
AKBP Sekar Maulana SIK
“Untuk pelaksanaan
Operasi Ketupat
Menumbing 2015, di Jajaran
Mapolres Bangka,
didirikan lima Posko
yakni empat Posko
Pengamanan dan satu
Posko Pelayanan
melalui Kabag Ops Kompol
Ridwan Raja Dewa SIK kepada
wartawan, Rabu (8/7).
Kompol Ridwan Raja
Dewa mengatakan pentingnya
mendirikan Posko berdasarkan
hasil analisa dan juga data
pada tahun sebelumnya, yang
dianggap penting didirikan pos
pengamanan yakni di sekitar
Simpang Empat Jurung, Merawang,
Pos Pelayanan di Balai
FKPM Pusat Perniagaan Sungailiat,
Pos Pam Pantai Matras
dan Parai Sungailiat, Pos Pam
Simpang Lumut, Riau Silip,
dan Pos Pam di Perbatasan Puding
dengan Mendo Barat.
“Sedangkan untuk wilayah
polsek yang tidak didirikan
Posko, melakukan kegiatan
imbangan dengan melakukan
patroli pengamanan di wilayah
masing-masing,” jelas Kompol
Ridwan Raja Dewa.
Kompol Raja
Dewa
menambahkan dalam Operasi
Ketupat Menumbing 2015 pihaknya
akan menurunkan 181
personil dan ditambah dengan
instansi terkait lainnya.(ian)
Kejari Sungailiat Gelar Bukber
Bersamaan HUT ke-53 Kajari
KORAN BABEL -- Keluarga
besar Kejaksaan Negeri Sungailiat
mengelar berbuka puasa
bersama (Bukber) di Rumah
Dinas Kepala Kejaksaan Negeri
Sungailiat, Rabu (8/7). Acara
Bukber ini juga dilaksanakan
bersamaan dengan HUT ke-53
Kajari Supardi SH.
Hadir pada acara tersebut,
Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat, Kepala Kejaksaan
Negeri Sungailiat Supardi SH,
Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
Aroziduhu Waruwu SH,
para pejabat di lingkungan
Kejaksaan Negeri Sungailiat,
berserta para keluarga.
Kepala Kejaksaan Negeri
Sungailiat Supardi SH, melalui
Kasi Intel Andi Andri Utama SH
mengatakan kegiatan berbuka
puasa bersama (Bukber) dilaksanakan
setiap bulan Ramadhan,
dalam rangka mempererat
tali siltaurahmi diantara para
pegawai dan juga keluarga di
lingkungan Kejaksaan Negeri
Sungailiat.
“Selain mengelar berbuka
puasa bersama, kegiatan ini
juga diisi dengan siraman rohani
dengan mengundang penceramah
yakni Ketua MUI Bangka
Ustadz Syaiful Zohri, sambil
menunggu waktu berbuka puasa,”
ujar Kasi Intel Andi Andri
Utama SH. Ketua MUI Bangka
Ustad Syaiful Zohri, memberikan
ceramah terkait makna
dan Keutamaan mendapatkan
malam Nuzulul Quran, malam
turunnya Kita Suci Alquran di
bulan Suci Ramadhan.(ian)
AKBP Sekar Buka Rakor
Lintas Sektoral
Persiapan Pengamanan Lebaran
KORAN BABEL -- Kapolres
Bangka AKBP Sekar Maulana
membuka Rapat Koordinasi
Lintas Sektoral Operasi Ketupat
Menumbing 2015, yang
dilaksanakan di Gedung Serbaguna
Mapolres Bangka, Rabu
(8/7).
Hadir pada Rapat Koordinasi
Lintas Sektoral Operasi
Ketupat Menumbing 2015,
yakni Kepala Kesbangpol
Kabupaten Bangka Firdaus,
Komandan Kompi Senapan B
Sungailiat Kapten Hery, Kasat
Pol PP Kabupaten Bangka Ismet,
Komandan Satpam Pasar
Kite Sungailiat M Jaya Tagor
Siregar, perwakilan Lanal Babel,
perwakilan Disperindagkop
dan UKM, pihak pengusaha
SPBU, Damkar, Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan
umum dan Dinas Perhubungan.
Kapolres
Bangka AKBP
Sekar Maulana SIK mengatakan,
kehadiran para peser“Apel
gelar pasukan
untuk mengecek,
kesiapan seluruh personil
serta peralatan,
prasrana pendukung
yang akan digunakan
untuk pengamanan
nantinya,”
ta Rapat Koordinasi Lintas
Sektoral Operasi Ketupat
Menumbing 2015, dalam rangka
membahas persiapan pelaksanaan
pengamanan, sebaik
mungkin kepada masyarakat
yang akan merayakan Idul
Fitri nantinya. Memberikan
pelayanan kepada masyarakat
yang akan bersilaturahmi pada
hari raya dan kegiatan lainnya.
“Sejak memasuki bulan
Ramadhan, pada tanggal, terjadi
peningkatan arus lalu lintas,
barang dan lainnya, yang
melintas di jalan seputaran,
salah satunya guna memenuhi
kebutuhan yang meningkat,
akhir terjadi peningkatan arus
orang, barang, dan kendaraan,”
ujar kapolres.
Kapolres juga berharap semoga
pelaksanaan pengamanan
Operasi Ketupat Menumbing
2015, dapat berjalan lancar
dan masyarakat dapat bersilaturahmi
dan merayakan Hari
Raya Idul Fitri dengan aman
dan nyaman, seperti harapan
kita semua.
Sementara itu, saat melakukan
paparan, Kabag Ops Polres
Bangka Kompol Ridwan
Raja Dewa SIK mengatakan
pelaksanaan Operasi Ketupat
Menumbing 2015 merupakan
operasi kemanusian dalam
rangka pengamanan menjaga
kondisi kamtibmas dan menekan
angka kecelakaan lalu
lintas, khususnya di wilayah
hukum Mapolres Bangka.
Kabag Ops Polres Bangka
Kompol Ridwan Raja Dewa
SIK, pelaksanaan Operasi Ketupat
Menumbing 2015 dilaksanakan
serempak di Jajaran
Mapolda Bangka Belitung,
termasuk Polres Bangka, sejak
tanggal 10 hingga 25 Juli 2015
nanti.
Kabag Ops Polres Bangka
Kompol Ridwan Raja Dewa
SIK menambahkan, setelah
selesai Rapat Koordinasi Lintas
Sektoral Operasi Ketupat
Menumbing 2015.
Kemudian akan dilanjutkan
dengan gelar Apel Pasukan
Operasi Ketupat Menumbing
2015, dengan tujuan untuk
mengecek kesiapan seluruh
personil serta peralatan, prasarana
pendukung yang akan
digunakan untuk pengamanan
nantinya.
“Apel gelar pasukan untuk
mengecek, kesiapan seluruh
personil serta peralatan, prasrana
pendukung yang akan
digunakan untuk pengamanan
nantinya,” tukas Kompol Ridwan
Raja Dewa.(ian)
׉	 7cassandra://ftPCYa-70TtyMo7MjeMOgqznomRITjxKDcF91V9ZQkc"O`̚ U}|7̊Yq׉EG VERNMENT 3
KAMIS 9 JULI 2015
Harga Ikan
Tenggiri
Merangkak Naik
Banyak Digunakan untuk Membuat Panganan Lebaran
KORAN BABEL -- Harga pangan
ikan mulai merangkak naik, terutama
untuk jenis Ikan Tenggiri. Di daerah
Kecamatan Merawang, Kabupaten
Bangka, ikan tenggiri dijual dengan
harga Rp 85.000 perkilogram. Kenaikan
ini lantaran ikan jenis tersebut
banyak dijadikan bahan untuk membuat
panganan Lebaran seperti pempek,
tekwan dan lainnya.
Stok Elpiji Aman Terkendali
KORAN BABEL -- Setelah melakukan
peninjauan ke agen Elpiji Bangka
Lestari , Tim I Pemantauan Elpiji
dan Harga Standar yang terdiri dari
Disperindag, Humas, Bagian Perekonomian,
melakukan pemantauan
di Agen Elpiji di Pangkalan Elpiji
di Kecamatan Merawang. Hasilnya,
dipastikan stok elpiji hingga Lebaran
aman dan terkendali.
Hal tersebut terungkap pada saat
peninjauan, Rabu (8/7) kemarin di
Agen Elpiji dan Pangkalan Elpiji di
Kecamatan Merawang serta di tokotoko
yang ada di Kecamatan tersebut.
“Dari
hasil peninjauan hari ini
(Rabu-red), stok Elpiji dan harga
Elpiji aman dan terkendali. Selama
Ramadhan hingga Idul Fitri nantinya
masih aman dan lancar,” ungkap Staf
Ahli Bupati Bidang Perekonomian,
Zulkarnain Idrus.
Dalam pantauan, tim melakukan
pemantauan harga Elpiji yang ada
di pangkalan dan eceran yang ada di
toko-toko, dengan harga berkisar Rp
16.000 di pangkalan Elpiji CV. Eka
Jaya Sakti, Merawang. Sedangkan
untuk di tingkat eceran dijual dengan
harga 18.000 pertabung ukuran 3 kilogram.
“Untuk
stok Elpiji kita dikirim
dari Pangkalpinang setiap satu atau
2 minggu sekali. Stok selama puasa
hingga lebaran nanti masih aman
dan tersedia,” ungkap perwakilan
CV. Eka Jaya Sakti yang ada di kecamatan
Merawang. (tom)
Kekurangan Biaya
Pemilukada Ditutupi APBN
“Hanya biaya pengamanan dari
kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa
dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu
kekurangan biaya pengamanan
inilah yang saya kira bisa
dibantu dari APBN.”
ya sudah memetakan daerah rawan
  
Pemilukada. Seluruh personel yang
dibutuhkan telah disiagakan, walaupun
anggaran pengamanan belum
semuanya turun.
“Kekurangan anggaran masih
sedang berproses. Kita tunggu maksimal
yang bisa dipenuhi Pemda.
Kemendagri dorong supaya Pemda
penuhi kekurangan anggaran ini.
Saya yakin akan terpenuhi,” ujar Kapolri.
KORAN
BABEL -- Presiden Joko
Widodo meminta kekurangan biaya
dalam penyelenggaraan Pemilukada
2015, ditutupi melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Negara
(APBN), “Hanya biaya pengamanan
dari kepolisian yang sepenuhnya tidak
bisa dibiayai oleh APBD. Oleh
sebab itu kekurangan biaya pengamanan
inilah yang saya kira bisa
dibantu dari APBN,” kata Jokowi di
Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7)
kemarin.
Selain anggaran pengamanan,
Presiden juga meminta Menteri Dalam
Negeri segera menyelesaikan
hal-hal yang berkaitan dengan regulasi
pelaksanaan pesta demokrasi
9 Desember 2015 itu, “Silakan
berkoordinasi dengan KPU dan
lembaga-lembaga terkait lainnya,”
tuturnya.
Secara terpisah, Kapolri Jenderal
Badrodin Haiti menyebut pihaknUndang-Undang
Nomor 8 tahun
2015 tentang Pemilukada menyebutkan,
pendanaan kegiatan Pemilukada
dibebankan kepada APBD, dan
dapat didukung APBN. Akhir tahun
ini, sebanyak 269 Pemilukada akan
dilangsungkan serentak di tanah air,
yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur-Wakil
Gubernur, 224 pemilihan
Bupati-Wakil Bupati dan 36 pemilihan
Wali Kota-Wakil Wali Kota. (*/
mtr)
Pusat Pertimbangkan HGU
Jadi 80 Tahun
KORAN BABEL -- Pemerintah
berencana memperpanjang masa
kepemilikan lahan untuk Hak Guna
Usaha (HGU) menjadi 80 tahun. Hal
ini guna mendorong pengembangan
industri di Indonesia khususnya
untuk Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK).
Kepala Badan Koordinator Penanaman
Modal (BKPM) Franky Sibarani
mengatakan, secara umum saat
ini masa kepemilikan lahan di Indonesia
yakni 30 tahun dengan perpanjangan
10 tahun sebanyak dua kali.
“Bagaimana ke depannya kalau
“Bagaimana negara akan
menjamin kalau mereka
tidak akan dirugikan, bicara
keuntungannya. Jangan
sampai kita bicara masa
kepemilikan 80 tahun namun
ngurus izinnya bisa 20
tahun, matilah dia,”
ditetapkan 50 tahun sekaligus diperpanjang
15 tahun kali 2 berarti 80
tahun,” kata Franky di Jakarta, Rabu
(8/7).
Dalam kesempatan yang sama,
Menteri Agraria dan Tata Ruang
(ATR) Ferry Mursyidan Baldan menilai.
Selain
perpanjangan masa yang
terpenting adalah investor yang
memberi permodalan mendapatkan
jaminan untuk kemudahan perizinan.
“Bagaimana negara akan menjamin
kalau mereka tidak akan dirugikan,
bicara keuntungannya. Jangan
sampai kita bicara masa kepemilikan
80 tahun namun ngurus izinnya bisa
20 tahun, matilah dia,” jelas Ferry.
(*/mtr)
Hal tersebut terungkap pada saat
pemantauan harga bahan pokok di
Pasar Baturusa Kecamatan Merawang,
Rabu (8/7) kemarin oleh
tim Pemda Bangka yang terdiri dari
Disperindag, Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP), Dispernak, BKP,
Bagian Perekonomian dan Humas
Setda Bangka.
“Untuk harga Ikan Tenggiri memang
mengalami kenaikan dari harga
yang biasanya dijual dengan harga
Rp 60.000/Kg di Merawang ini dijual
Rp85 ribu,” ungkap Kepala DKP
“Ikan jenis Tenggiri
memang mengalami
kenaikan untuk bahan
membuat pempek dan
panganan lebaran lainnya.”
Bangka,
Harrie Patriadie.
Dikatakan Harrie lagi, kenaikan
harga ikan tersebut memang dikarenakan
menjelang Lebaran Idul Fitri
permintaan untuk Ikan jenis tenggiri
mengalami kenaikan untuk dijadikan
panganan lebaran seperti pempek
dan lainnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala
DKP meminta masyarakat bisa menyikapinya
dengan mengalihkan bahan
untuk panganan lebaran dengan
ikan jenis lainnya yang lebih murah,
“Ikan jenis Tenggiri memang mengalami
kenaikan untuk bahan membuat
pempek dan panganan lebaran
lainnya,” ungkap Harrie.
Sementara itu, Kabid Informasi
dan Promosi Disperindagkop dan
UMKM Kabupaten Bangka Sukwanto,
secara terpisah mengatakan
bahwa Pemantauan tahap kedua
yang dilakukan tim Pemda Bangka
ini dilakukan di pekan terakhir
menjelang Lebaran Idul Fitri 1436
    
pokok di Kabupaten Bangka.
“Dari pantauan kita di Merawang
dan Mendobarat harga-harga masih
normal seperti daging 120 ribu perkilo.
Disperindag
sendiri juga sudah
melakukan operasi pasar dengan paket
sembako berupa beras 10 Kg,
minyak goreng 2 Kg dan Gula Pasir
2 Kg dijual dengan harga Rp106
ribu untuk warga kurang mampu di
tiap kecamatan,” ungkap Sukwanto.
(tom)
BLK Provinsi Didatangi
Komisi IX DPR
KORAN BABEL -- Komisi IX DPR
RI, Rabu (8/7) kemarin meninjau
ke Badan Pelatihan Kerja (BLK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Babel) guna melakukan pengawasan
terhadap kinerja serta sarana dan
prasarana BLK.
“Kunjungan kita ini merupakan
pengawasan terhadap perkembangan
pelatihan para peserta serta meninjau
sarana dan prasarana di BLKI,” ujar
Wakil Ketua Komisi IX sekaligus
Ketua rombongan, Syamsul Bahri di
Pangkalpinang, kemarin.
Ia menambahkan, hasil tinjauan
yang mereka temui di lapangan,
selanjutnya akan diajukan kepada
Kementerian agar ditindak lanjuti se
  
ini (Rabu-red) akan berdampak
pada kebijakan
dan dukungan anggaran
  katkan
kualitas kerja.”
bagaimana mestinya, “Pada tinjauan
ini, kita mau melihat sekaligus ingin
tahu apa-apa saja yang perlu diperbaiki,
dan yang harus disuport regulasinya,”
ucap Syamsul.
Menurutnya, pengawasan yang
mereka lakukan menyangkut dengan
kebijakan dan dukungan anggaran
agar pembangunan dan implementasi
BLK bisa ditingkatkan, “Hasil
tinjauan kita hari ini (Rabu-red)
akan berdampak pada kebijakan
dan dukungan anggaran nantinya
demi meningkatkan kualitas kerja,”
katanya. Menurutnya, peningkatan
kualitas kerja juga sebagai salah satu
langkah untuk menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) pada
akhir 2015 ini, karena itu pelatih di
BLK juga harus ditingkatkan dan harus
bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
dunia kerja saat ini.
“Begitu juga sarana dan prasarana
BLK sudah cukup memadai,
namun ada beberapa yang harus ditambah
seperti peralatan pelatihan,”
pungkasnya. (jar)
׉	 7cassandra://ZVjk3tq6Yl7LaC-N1J1DgCeZAujT3GqQBn3-jy7y9Js'U`̚ U}|7̊YqU}|7̊Yq
בCט   v
u׉׉	 7cassandra://5ZfRfDgWenUxalp74fKJQMpyPsNxmjjvFHiOxU01rwQ x`A׉	 7cassandra://hmAPxQIbjQBc4MXeCDdJcQtjMR38BOF9okL9CdqnORw!`̚ ׉	 7cassandra://RGSx-nHteZFMvNGYnyVN4HnEgPAi6rNfQ_xuQB7b-J8 |͠0U}}7̊Yqט v v
u׉׉	 7cassandra://aWAAoLM5K_UtgaNY0Ugkj6g4PuzFuTMiVisDYdFITLE 	)`A׉	 7cassandra://xvDjjfTMz_ZaGTViutiP-I4wm8QfC3MgaG_wgileSNo`̚ ׉	 7cassandra://nGx_yWl5_RBrWnrqvC8yKmS8uAHFUpwFWeBSYclCJcQ ͠0U}7̊Yq׉E-4 G VERNMENT
KAMIS 9 JULI 2015
Kemenkes Pastikan
Pembalut di Pasaran Aman
KORAN BABEL -- Adanya
unsur klorin yang dipublikasikan
Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI)
terhadap 9 merek pembalut
dan 7 pantyliner menuai sorotan.
Laporan tersebut, juga
mendapat tanggapan Kementerian
Kesehatan.
Dirjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Kemenkes,
Maura Linda Sitanggang
menyatakan, diperbolehkan
adanya jejak residu klorin pada
hasil akhir pembalut wanita,
“Yang dilarang dalam proses
pembuatan pembalut adalah
pemakaian gas klorin, bukan
senyawa klorin. Kalau bicara
senyawa klorin, itu bisa
ditemukan dimana saja dalam
kehidupan sehari-hari. Contohnya
pada garam, pembersih
kolam renang dan lain-lain,”
jelasnya dalam konferensi pers
di Kementrian Kesehatan RI,
Rabu (8/7) kemarin.
SIDAK MAKANAN -- Ketua BPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arnold Sianipar bersama Dinas Kesehatan dan Disperindag Kota
Pangkalpinang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Ramayana sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Pangkalpinang.
Sidak dilakukan dengan mengecek sejumlah produk makanan kedaluarsa dan parcel Lebaran. (koranbabel/dhina)
Samsir Pesimis 23
Raperda Ketok Palu
Semester I Baru 4 Raperda Disahkan
KORAN BABEL
-- Badan
Legislasi Daerah
DPRD Kabupaten
Bangka
Selatan mengaku
pesimis Program
Legislasi
Daerah (Prolegda)
periode 2015 dapat mencapai
target. Pasalnya, sampai
akhir semester I, DPRD Basel
baru mengesahkan 4 Peraturan
Daerah (Perda) dari 23 perda
yang ditargetkan.
“Kita sudah anggarkan dan
sepakati ada 23 Raperda yang
akan dikerjakan pada tahun
anggaran 2015 ini. Dan sampai
akhir semester baru mengesahkan
4 Perda,” demikian
yang disampaikan Ketua
Balegda DPRD Basel, Samsir
Patholmu’in, Rabu (8/7) kemarin.
Samsir
mengungkapkan,
saat ini ada 8 Perda yang sedang
dalam pembahasan,
empat diantaranya inisitaif
   nal
2 Raperda dan yang 2 lagi
akan menyusul. Dan melihat
“Padahal ini sangat
penting dalam
hal memperbaiki
LHP BPK sehingga
pada tahun 2015
minimal kembali
kepada opini WDP
(Wajar Dengan
Pengecualian).”
kondisi ini saya sebagai Ketua
Balegda sangat pesimis target
Program Legislasi Daerah
periode tahun 2015 tercapai,”
ujar Samsir.
Menurut Samsir, keterlambatan
Prolegda tersebut
dikarenakan ada beberapa
pembahasan Raperda molor
dari waktu yang sudah dijadwalkan,
“Kami pesimis sangat
beralasan, karena dari beberapa
pembahasan akhir dalam
bentuk konsultasi dan studi
banding draft Perda Bantuan
Hukum, seperti Raperda pertanggung
jawaban APBD dan
Raperda Menara Pengawas
Telekomunikasi. Dimana satu
kali konsultasi dan satu kali
pembahasan tidak satupun
yang diikuti oleh Tim Pembahas
yang terdiri dari bagian
hukum pemerintah kabupaten
Bangka Selatan dan Satker terkait,”
ungkap Samsir.
“Dan hal ini sangat menggangu
kelancaran proses pembahasan
yang seharusnya ini
dihadiri oleh SKPD terkait
yang memahami teknis draft
Perda tersebut,” sesalnya.
Mirisnya lagi, Kata Samsir,
saat pembahasan akhir,
staff bagian Hukum Sekretariat
Daerah tidak bisa hadir dengan
alasan tidak mendapat ijin,
“Alasannya tidak mendapat
ijin dari atasannya dalam hal
ini asisten Sekretariat Daerah,”
kata Samsir.
Ia juga mengatakan, pada
saat konsultasi masalah Raperda
pertanggungjawaban APBD
tahun 2014, bagian Hukum
maupun dari DPPKAD selaku
SKPD terkait tidak satupun
yang hadir, “Padahal ini sangat
penting dalam hal memperbaiki
LHP BPK sehingga pada tahun
2015 minimal kembali kepada
opini WDP (Wajar Dengan
Pengecualian),” terangnya.
Dalam kesempatan itu,
Samsir berharap pemerintah
Bangka Selatan serius untuk
mengikuti proses pembahasan
Raperda, karena Raperda merupakan
regulasi hukum yang
diperlukan dan penting untuk
segera ditetapkan.
“ Apalagi sangat berhubungan
dengan peningkatan
PAD seperti menara pengawas
telekomunikasi dan penting
juga untuk pembangunan yang
pro rakyat seperti Raperda
inisiatif DPRD penyelenggaraan
Bantuan Hukum untuk
masyarakat miskin serta
Penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak korban
kekerasan,” ujarnya.
“Dan dalam waktu dekat,
jika Perda inisiatif ini selesai dan
ditetapkan maka kita akan menyampaikan
2 Raperda inisiatif
lagi, yaitu perlindungan lahan
pangan berkelanjutan dan perlindungan
terhadap masyarakat
penyandang disabilitas di Bangka
Selatan,” tutup Samsir. (ton)
“Jadi, kalau sebuah pembalut
diuji lalu ada jejak residu
klorinnya, ya enggak masalah,
dan tidak ada ambang batas
juga untuk jumlahnya,” imbuhnya.
Dijelaskan
Maura, terdapat
dua metode produksi pembalut
wanita. Pada prosesnya, produksi
pembalut wanita yang
berasal dari serat organik selulose
akan mengalami bleaching
atau pemutihan. Dalam proses
tersebut, Kemenkes melarang
penggunaan gas klorin karena
dapat menghasilkan senyawa
“Jadi, kalau sebuah
pembalut diuji lalu
ada jejak residu klorinnya,
ya enggak masalah,
dan tidak ada
ambang batas juga
untuk jumlahnya.”
dioksin.
Sebagai informasi, dioksin
adalah senyawa pencemar
lingkungan yang dapat mempengaruhi
beberapa organ
dan sistem dalam tubuh. Sifat
dioksin dapat larut dalam
lemak, dan dapat bertahan
dalam tubuh karena stabilitas
kimianya. Zat dioksin akan
dilepaskan melalui proses
penguapan dengan suhu yang
sangat tinggi, yakni 446,5 derajat.
Berdasarkan
acuan tersebut,
Kemenkes menyatakan
produk yang beredar di pasaran
saat ini adalah aman. Hal
tersebut telah diuji keamanan
dan mutunya sejak 2012 hingga
pertengahan 2015. (*/mtr)
Dua metode bleaching yang diperbolahkan
dalam produksi pembalut:
1. Elemental Chlorine-Free (ECF), merupakan pemutihan
yang tidak menggunakan elemen gas klorin, tetapi klorin
dioxide. Metode ini dinyatakan bebas dioksin.
2. Totally Chlorine-Free (TCF), merupakan pemutihan yang
tidak menggunakan senyawa klorin, melainkan hidrohen
peroksida. Metode ini dinyatakan bebas dioksin
Pembentukan Daerah Otonomi
Baru Jangan Tergesa-Gesa
KORAN BABEL -- Presiden
Joko Widodo (Jokowi)
menegaskan, bahwa tujuan
pembentukan daerah otonomi
baru hanya satu, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, tidak
ada yang lain-lain, “Tidak ada
yang namanya bagi-bagi jabatan
atau karena pembagian
kekuasaan atau karena perimbangan
politik yang ada, tetapi
sekali lagi hanya satu tujuannya
hanya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat,” kata
Presiden Jokowi saat memberikan
pengantar pada rapat
terbatas membahas 87 Rancangan
Undang-Undang mengenai
Pembentukan Daerah Otonomi
Baru, di Kantor Kepresidenan,
Jakarta, Rabu (8/7) siang.
Presiden menegaskan,
pembentukan Daerah Otonomi
Baru harus betul-betul didasarkan
pada Undang-Undang 23
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang
ini, lanjut Presiden, harus
ada Peraturan Pemerintah
(PP). Karena itu, Presiden Jokowi
memerintahkan Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) dan
kementerian/lembaga terkait
mempercepat pematangan dari
PP tentang penataan daerah
dan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang desain
besar penataan daerah.
“Jadi sekali kagi, harap
diselesaikan terlebih dahulu
PP-nya. Saya kira kita sulit dan
tidak bisa membahas 87 usulan
otonomi baru ini kalau PP-nya
belum terbit,” tegas Jokowi.
Dalam kesempatan itu,
Presiden Jokowi juga meminta
jajaran kabinet untuk memahami
bersama, bahwa ruang
   tara
kalau ada pembentukan
daerah otonomi baru artinya
mau tidak mau harus ada.
“Sekali lagi, kemampuan
keuangan negara kita terbatas
dan pembetukan daerah otonomi
baru harus mempertimbangkan
dan kemungkinan
pengurangan dana transfer ke
daerah yang lain. Karena kalau
tidak, nantinya yang terjadi
adalah belanja aparatur, belanja
operasional semakin besar
dan belanja barang, belanja
modal menjadi kecil, sudah
kecil menjadi terkurangi lagi,”
tutur Jokowi.
Terkait dengan problem-problem
itu, Presiden memerintahkan
Mendagri untuk
mengkonsultasikan kepada
DPR, DPD, bahwa pembentukan
Daerah Otonomi Baru
tidak boleh dilakukan tergesa-gesa,
harus cermat lewat
kajian yang mendalam, “Sekali
lagi nanti golnya pembentukan
Daerah Otonomi Baru ini hanya
satu, sekali lagi kesejahteran
rakyat, bukan yang lainnya,”
tegas Presiden.
Hadir dalam rapat terbatas
itu antara lain Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Menko Polhukam
Tedjo Edhy Purdijatno,
Mensesneg Pratikno, Seskab
Andi Widjojanto, Kepala Staf
Presiden Luhut B. Pandjaitan,
Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo, Menteri PPN/Kepala
Bappenas Andrinov Chaniago,
Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro, Menkumham
Yasonna H. Laoly, dan Kapolri
Jenderal Badrodin Haiti. (*/sk)
Paripurna Penyampaian KUA PPAS Basel Kembali Ditunda
KORAN BABEL -- Paripurna
Penyampaian Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS) Bangka Selatan,
baik pada Perubahan Tahun
2015 maupun KUA PPAS tahun
2016 kembali molor. Ini
dikarenakan Pemkab Basel
belum berhasil menyelesaikan
kedua KUA PPAS tersebut.
Sekretaris Komisi 1 DPRD
Basel, Samsir mengatakan, seharusnya
jadwal penyampaian
KUA PPAS Perubahan Tahun
2015 dan KUA PPAS tahun
2016 disampaikan kepada
DPRD Bangka Selatan pada 29
Juni 2015, “Dan ini merupakan
penundaan kedua atas rencana
penyampaian kedua KUA
PPAS yang sebelumnya dijadwal
pada tgl 29 Juni 2015 dan
kemarin 7 Juli 2015,” ungkap
Samsir, Rabu (8/7) kemarin.
Kondisi ini disesalkan
DPRD Basel, terutama
Komisi I yang membidangi
bidang pemerintahan.
Samsir mengatakan, seharusnya
pemerintah Kabupaten
Bangka Selatan taat dan komit
terhadap proses perencanaan
Pembangunan yang ada di
Bangka Selatan.
“Seharusnya ini KUA
PPAS tahun 2016 sudah disampaikan
pada pertengah Juni
sampai Akhir Juni tahun ini
dan awal Juli sampai Akhir juli
sudah melakukan pembahasan
KUA PPAS 2016. Dan Kami
yakin hal ini akan mempengaruhi
kualitas pembahasan
yang dilakukan oleh DPRD
karena dengan mundurnya
penyampaian KUA PPAS ini
menyebabkan berubahnya
semua tahapan proses perencanaan
pembangunan. Yang lebih
penting berkurangnya waktu
yang diperlukan untuk melakukan
pembahasan perencanaan
pembangunan dalam hal ini
“Seharusnya ini KUA
PPAS tahun 2016
sudah disampaikan
pada pertengah Juni
sampai Akhir Juni
tahun ini dan awal Juli
sampai Akhir juli sudah
melakukan pembahasan
KUA PPAS
2016..”
KUA PPAS sampai APBD Tahun
2016,” sesal Samsir.
DPRD berharap Pemkab
Basel segera menyelesaikan
pembuatan KUA PPAS Tahun
2016 dan KUA PPAS Perubahan
tahun 2015. Komisi
I juga menyarankan kepada
Pemerintah Kabupaten untuk
mengambil kebijakan umum
APBD agar pro masyarakat
dengan tetap berpedoman pada
pedoman Penyusunan APBD
tahun 2015, yaitu permendagri
no 37 tahun 2014 dan pedoman
penyusunan APBD tahun 2016
yaitu Permendagri no 52 Tahun
2015.
Dijelaskan Samsir, dengan
kondisi melemahnya daya beli
masyarakat akibat ditariknya
sejumlah subdisi seperti BBM,
gas dan Listrik, maka pihaknya
menyarankan dan mengharapkan
pemerintah agar meng
  
mengambil kebijakan untuk
membuat program yang bersifat
swakelola dan subsidi yang
bersifat stimulus untuk kelompok
usaha masyarakat.
Disamping itu ia menilai,
karena perputaran uang di
Bangka Selatan tergantung
kepada keberadaan program
pemerintah dan sejumlah PNS
yang ikut menentukan daya
beli masyarakat, “Maka kami
mengharapkan kebijakan dari
pemerintap kabupaten Bangka
Selatan khusus sektor bangunan
infrastrtuktur melalui
Penunjukan Langsung dan
Melalui Penunjukan Langsung
agar memprioritaskan Pengusaha
Lokal ( yang ada Di
Bangka Selatan ) dan melibatkan
Masyarakat Bangka
Selatan sebagai Pekerjanya hal
ini untuk menggerakkan roda
pembangunan yang ada sehingga
semua sektor masih bisa
bergerak dengan dilibatkannya
masyarakat dalam proses pembangunan
itu sendiri. tentunya
yang memenuhi syarat sesuai
dengan Perundang-undangan
yang berlaku,” imbuh Samsir.
(ton)
׉	 7cassandra://hmAPxQIbjQBc4MXeCDdJcQtjMR38BOF9okL9CdqnORw!`̚ U}7̊Yq׉E "INTERNATI NAL 5
KAMIS 9 JULI 2015
׉	 7cassandra://xvDjjfTMz_ZaGTViutiP-I4wm8QfC3MgaG_wgileSNo`̚ U}7̊YqU}7̊Yq
בCט   v
u׉׉	 7cassandra://2gSy9nca3roJjmxVNOdZM2eLUuLnA69fo54y2An6qxY `A׉	 7cassandra://_N1NX4hHkpO3m0hfuu0PIJ30Teu8BWkG6mGf-9V4hGI'U`̚ ׉	 7cassandra://hZWekawSo_74_wlR4HRXyCecXfUeyxzyo0sw8ttBX8w g͠0U}7̊Yqט v v
u׉׉	 7cassandra://sqo22BSrqNi-Ma9LhTPaS9oq8jtKo34f47oaE5yrWA0 9\`A׉	 7cassandra://Jimh_7y_TR_C3T5XA-MBOafddWsT__BpnBz2LkVbxfw'y`̚ ׉	 7cassandra://6w3EE53999xPbVoaaombHvN5w_mNxFmIR4bKGUxd7kw W͠0U}7̊YqנU}7̊YqŁ 9ׁHhttp://www.koranbabel.comׁׁЈ׉E6
RAMADAN
KAMIS 9 JULI 2015
Erzaldi Sahur Bareng
Warga Tanjung Berikat
“Dalam kesempatan ini saya hanya berpesan kepada kita semua, sebagai umat Islam jangan sampai tidak melaksanakan puasa,
kalau belum bisa berpuasa belajar dulu dan harus tetap dilaksanakan walau belum sempurna,”
BUPTI Bangka Tengah Erzaldi
Rosman SE,MM bersama
sang istri Melati Erzaldi sahur
bersama warga di Masjid Al
Ikhlas Dusun Tanjung Berikat
Desa Batu Beriga Kecamatan
Lubuk Besar. Sahur bersama
di Dusun Tanjung Berikat
ini diisi tausyiah yang disampaikan
Ustadz Khairul Faizin.
Ustadz Khairul Faizin
mengatakan sekarang ini kita sudah
memasuki 21 Ramadhan yang
merupakan sepuluh malam terakhir.
“Sebagaimana kita ketahui bersama
bahwa sepuluh malam terakhir
ini merupakan malam-malam
yang dinantikan oleh semua umat
Islam karena di sepuluh malam
terakhir ada satu malam yang
sangat bagus yaitu Malam Lailatur
Qadar,” ungkap Faizin, Rabu
(8/7) pagi.
Lebih lanjut Faizin mengatakan
Malam Lailatul Qadar merupakan
malam yang lebih baik
dari seribu bulan dan tidak semua
orang bisa bertemu dengannya.
“Selain itu Malam Lailatul
Qadar ini hanya ada di Bulan Ramadhan,”
imbuh Faizin.
Erzaldi Rosman dalam sambutannya
mengatakan sebagai umat
Islam jangan sampai tidak berpuasa
karena puasa ini memiliki banyak
pahala dan manfaatnya serta
wajib dilaksanakan oleh orang
yang beriman.
”Dalam kesempatan ini saya
hanya berpesan kepada kita semua,
sebagai umat Islam jangan sampai
tidak melaksanakan puasa, kalau
belum bisa berpuasa belajar dulu
dan harus tetap dilaksanakan walau
belum sempurna,” pesan Erzaldi.
Pada kesempatan ini Bupati
Bangka Tengah Erzaldi Rosman
menyempatkan diri untuk
menyerahkan bantuan dua buah
sajadah dan bantuan zakat dari
Baznas Bangka Tengah.
“Semoga apa yang diberikan
bermanfaat bagi masyarakat
Tanjung Berikat,” tukas Erzaldi.
(adv/ron)
Erzaldi Buka Bersama
Warga Cambai
Patrianusa Bukber di Desa Puput
“Jangan banyak mengeluh, karet murah mengeluh, panas dikit ngeluh, masih banyak orang lain yang
tidak seberuntung kita misalnya pengungsi Rohingya yang kadang makan, kadang nggak dan mereka
terusir dari negaranya,”
BUPATI Bangka Tengah Erzaldi Rosman
berserta istri, Melati Erzaldi pada hari ke
20 Ramadhan melakukan buka puasa bersama
dengan warga Desa Cambai Kecamatan
Namang, Selasa (7/7).
Dalam kesempatan ini Erzaldi juga
menyalurkan sembako murah kepada warga
Desa Cambai yang kurang mampu dan
bantuan sembako gratis bagi lansia dari
Dinsosnakertrans Bangka Tengah serta dari
Baznas Bangka Tengah.
Bantuan sembako bagi lansia sebanyak
14 paket yang terdiri dari 10 kilogram beras,
satu dus mie instan, susu bubuk, gula,
minyak goreng, dan sebagainya. Sedangkan
dari Baznas sebanyak 22 paket dan
sembako murah
sebanyak 95 paket.
Erzaldi
mengatakan,
harus
banyak bersyukur,
nikmati apa yang
ada, yang didapat.
“Kalau kita banyak
bersyukur
dengan apa yang
ada, Insya Allah
akan ditambah
oleh Allah nikmat
yang ada sekarang,”
pesan Erzaldi.
Erzaldi
berpesan
agar warga jangan banyak mengeluh
lantaran masih banyak orang lain yang belum
beruntung.
“Jangan banyak mengeluh, karet murah
mengeluh, panas dikit ngeluh, masih
banyak orang lain yang tidak seberuntung
kita misalnya pengungsi Rohingya yang
kadang makan, kadang ngak dan mereka
terusir dari negaranya,” kata Erzaldi.
Dalam pembagian sembako ini Erzaldi
juga mengingatkan jangan ada rasa iri
mengiri karena ada yang dapat sembako
gratis dan ada pula yang bayar.
”Kemudian saya mengingatkan karena
bantuan yang diberikan ada yang bayar
yaitu sembako murah, sedangkan dari baznas
dan dinsos itu gratis, jangan ada yang
saling iri mengiri,” ujar Erzaldi.
Sementara itu diwaktu yang bersamaan,
Wakil Bupati Bangka Tengah Patrianusa juga
melaksanakan buka bersama dengan masyarakat
Desa Puput Kecamatan Simpangkatis
sekaligus menyerahkan bantuan sembako
bagi lansia dari Dinsosnakertrans Bangka
Tengah.“Semoga bermanfaat apa yang sudah
diberikan ini,” tukas Patrianusa.(adv/ron)
׉	 7cassandra://_N1NX4hHkpO3m0hfuu0PIJ30Teu8BWkG6mGf-9V4hGI'U`̚ U}7̊Yq׉EBISNIS
KAMIS 9 JULI 2015
Jumlah Penumpang Jalur
Laut Belum Meningkat
PT. Pelni Tambah Dua Kapal
KORAN BABEL -- Jelang
H-9 Lebaran calon penumpang
angkutan laut di PT. Pelni
belum menunjukkan peningkatan
jumlah yang berarti. Kepala
Cabang PT. Pelni Pangkalpinang,
Martin Tambunan
mengatakan harga tiket jelang
Lebaran tidak ada kenaikan
harga dibanding hari biasa.
Ditemui KORAN BABEL,
Rabu (8/6) kemarin, Martin
mengatakan pada tahun
ini tersedia penambahan dua
kapal yakni KM Lawit dari
pelabuhan Belinyu tujuan Pontianak-Semarang
dan KM Kelimutu
dari pelabuhan Belinyu
tujuan Kijang, Letung, TaremTahun
2015 ini belum
ada penambahan
atau penurunan
(penumpang-red),
kondisinya tanggal
4 Juli 2015 ada 150
orang ke Tanjung
Pandan, ke Priok ada
sekitar 146 orang.
pa, Natuna, Midai, Serasan,
Pontianak, dan Surabaya.
“Tahun 2015 ini belum ada
penambahan atau penurunan
(penumpang-red), kondisinya
tanggal 4 Juli 2015 ada 150
orang ke Tanjung Pandan, ke
Priok ada sekitar 146 orang.
Kemarin dari Belinyu ke Pontianak
ada 38 orang. Kalau hari
hari biasa 100 paling sepi,” tuturnya.
Martin
menerangkan apabila
melihat dari pengalaman
tahun lalu pada H-7 jumlah
penumpang paling dari Belinyu
berkisar 300-400 an
orang. Hingga kini harga pun
sama seperti hari biasa yakni
Rp.225.000 menuju Jakarta
dan Rp.150 menuju Kijang.
“Tidak ada perubahan, adapun
kita cuma tingkatkan alatalat
keselamatan kapal untuk
penumpang. Jadwal kapal terakhir
ke Kijang sudah terakhir
tanggal 6 Juli 2015 kemarin,
Pontianak nanti menunggu
setelah tanggal Lebaran,”
jelasnya.
Selanjutnya, PT. Pelni
melakukan penjadwalan Belinyu-Kijang
pada dua kapal
laut KM Kelimutu pada 25
Juli 2015 dan KM Bukit Raya
tanggal 7 Agustus 2015 dan
21 Agustus 2015. Sedangkan
kapal KM Lawit dari Belinyu
tujuan Pontianak terjadwal
tanggal 30 Juli 2015 dan KM
Bukit Raya dari Belinyu tujuan
Tanjung Priok akan tiba
tanggal 18 Agustus 2015.
(dhi)
PP KEK Disiapkan, Daerah
Dapat Insentif dan Tax Holiday
KORAN
BABEL
-Pemerintah
berencana
mengeluarkan
Peraturan
Pemerintah
(PP)
terkait
Kawasan
Ekonomi
Khusus (KEK) di Indonesia.
Termasuk didalamnya aturan
terkait insentif yang akan
diberikan untuk industri di
wilayah KEK.
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Sofyan
Djalil menyebutkan baru beberapa
pembangunan KEK
yang terealisasi, seperti Sei
Mangke di Sumatera Utara dan
Tanjung Lesung di Banten.
“Sebagaimana diketahui
Di KEK itu mereka
boleh mendirikan rumah
sakit, universitas yang
di daerah-daerah luar
KEK enggak bisa. Jadi
segala bentuk insentif
sudah diberikan,
tinggal keluarkan
PP nya saja.
KEK itu kawasan ekonomi
khusus. Makanya diberikan
bermacam-macam insentif
dari tax holiday sampai dengan
diperbolehkannya pengelola
KEK membangun infrastruktur
sendiri yang nanti akan
diberikan melalui mekanisme
PP,” ungkap Sofyan, Rabu
(8/7).
Rencananya pemerintah
bakal mengizinkan pengembang
untuk mendirikan apartemen
di wilayah KEK, “Di
KEK itu mereka boleh mendirikan
rumah sakit, universitas
yang di daerah-daerah luar
KEK enggak bisa. Jadi segala
bentuk insentif sudah diberikan,
tinggal keluarkan PP nya
saja,” tandasnya.
Dalam PP tersebut, lanjutnya,
akan dijelaskan mengenai
insentif yang bisa diperbolehkan
di wilayah KEK. Contohnya,
fasilitas pembebasan pajak
dalam kurun waktu tertentu
(tax holiday), “Jadi misalnya
mereka membangun nanti
pemerintah akan memberikan
   
Kemudian insentif pajak. Insentif
tenaga asing boleh diberikan
langsung,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro
mengatakan, “Insentifnya
sebenarnya general, misalnya
tax holiday di-PMK-kan ada
sektor khusus tetapi di KEK
diberikan perlakuan khusus
di mana tax Holiday-nya bisa
berlaku untuk industri utama
di KEK tersebut yang industri
utamanya tidak harus ada di
PMK utamanya (PMK tax holiday),”
ungkapnya di Kantor
Kemenko Perekonomian.
Dia mengatakan, PMK
mengenai tax holiday untuk
KEK akan disesuaikan, “Selain
industri A,B,C,D, E ada
industri utama di KEK begitu
saja, dengan begitu akan
  
Namun tax holiday hanya
diberikan untuk Industri pengolahan,
“Ya tergantung KEK
nya, pariwisata enggak ikut.
Ini untuk industri pengolahan,”
tukasnya. (okz/mur)
Penyaluran KPR BTN Tumbuh 18 %
KORAN BABEL -- PT Bank Tabungan Negara
(BTN) mencatatkan adanya percepatan pertumbuhan
penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
hingga Mei tahun 2015. Hal ini disokong adanya
program 1 juta rumah yang dicanangkan Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan tahunan
dari Mei 2014 ke Mei 2015 yang mencapai
18,17% dari Rp 104,4 triliun menjadi Rp 123,3triliun.
Bandingkan dengan pertumbuhan kredit pada
Juni 2013 ke Juni 2014 yang hanya 16,61% dari Rp
91,4 triliun menjadi 106,58 triliun.
     
penyaluran kredit. Semester I tahun lalu kita tumbuh
hanya 16,61%. Sementara tahun ini, dari Mei
2014 ke Mei 2015 pertumbuhannya sudah 18%
lebih. Melihat posisi itu, kami optismistis untuk
semeter I tahun ini pun lebih tinggi juga,” ujar Direktur
Utama BTN Maryono di Jakarta, Rabu (8/7).
Maryono mengatakan, percepatan pertumbuhan
ini disumbang oleh adanya program satu juta
rumah yang digagas pemerintah sejak awal tahun
ini, “Program 1 juta rumah ini cukup meningkatkan
demand (permintaan) rumah terutama di kelas
MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rumah). Jadi
perlambatan ekonomi ini hampir nggak memberi
pengaruh ke pembiayaan perumahan MBR,” ujarnya.
Meski
demikian, lanjut Maryono, hingga akhir
tahun dampak perlambatan ekonomi tampak masih
akan menghantui perekonomian tanah air. Sebagai
antisipasinya, perusahaan berencana memangkas
target penyaluran kredit di 2015 sebesar 1%. Pemangkasan
target ini lebih rendang dibandingkan
rata-rata industri perbankan yang mencapai 2%.
“Sampai akhir tahun kami target 18-19%. Tapi
kita ada rencana revisi karena melihat kondisi
       
17-18%. Tapi karena kinerja semester I lumayan
bagus jadi kita bisa tahan hanya 1% pemangkasannya.
Kalau bank lain bisa sampai 2%,” pungkasnya.
(okz)
Kunjungi
Website Kami
www.koranbabel.com
׉	 7cassandra://Jimh_7y_TR_C3T5XA-MBOafddWsT__BpnBz2LkVbxfw'y`̚ U}7̊YqU}7̊Yq
בCט   v
u׉׉	 7cassandra://6D9-lEpW4MH6l2lr50U6y35cNgYsIZyArQbxXvP88L8 `A׉	 7cassandra://9AdumY31eUqJAxZwjrqKgpn_u9iolyrwOOOjm2vCdgU `̚ ׉	 7cassandra://nOB1uUPhLxJEbqBxjBQa2DzXgBGD84rAsdlitTYjvYM ͠0U}7̊Yqט v v
u׉׉	 7cassandra://vFNWifufuaiiOnNoh-zgbfC_jB9bo1V6NAQHg-TogVU 	`A׉	 7cassandra://DL1Cb3pwzfxSuJgAq7xy-u9uUAGqHKihQ9ThO5DP0mQ`̚ ׉	 7cassandra://gSmVL5r67AQCq0OdAaKkEI8bc0Z15XHN70Dq8PK6cgw '͠0U}7̊Yq׉E P LICE LINE
8
POLICE LINE DO NOT CROSS
KAMIS 9 JULI 2015
POLICE LINE DO NOT CROSS
POLICE LINE DO NOT CROSS
POLICE LINE DO NOT CROSS
׉	 7cassandra://9AdumY31eUqJAxZwjrqKgpn_u9iolyrwOOOjm2vCdgU `̚ U}7̊Yq׉EP LHUKAM
KAMIS 9 JULI 2015
9
׉	 7cassandra://DL1Cb3pwzfxSuJgAq7xy-u9uUAGqHKihQ9ThO5DP0mQ`̚ U}7̊YqɁU}7̊Yqȁ
בCט   v
u׉׉	 7cassandra://YU1QdLKtofyMQ7tznMNWSR09XEQDPWXve38qoM0jD18 '`A׉	 7cassandra://HAvb777uZhur2Pms95MXXsP27Iqizjxjq-S7sBJVpzk+`̚ ׉	 7cassandra://xIMRuOJPlInisV9fal_QHhW2OUYT6w3BcHjp-u4jFQ0 ͠0U}7̊Yqט v v
u׉׉	 7cassandra://eNJllSfIE6sa94tC4nnLk16ydgcdSjk7Xl47SdioIVs 	e`A׉	 7cassandra://Dk_aJhdFK2JAaWnmcuSzVZb4GRIKOvVeAw3vFmMJHIA`̚ ׉	 7cassandra://oxfY_KVg65eVz39wbRjSaC4UhwArEv5KOyH4c5j4s6o o%͠0U}7̊Yq͓נU}7̊Yqԁ ?9ׁHhttp://nya.SeׁׁЈנU}7̊YqӁ f9ׁHhttp://Zahrain.ZaׁׁЈנU}7̊Yqҁ p69ׁHhttp://PT.BBׁׁЈ׉EAKAMIS 9 JULI 2015
Perhimpunan Warga Anxi Bagikan
300 Paket Sembako ke Warga Kurang Mampu
Rusia-Tiongkok Semakin Mesra
KORAN BABEL -- Hubungan antara
dua rival Amerika Serikat (AS),
yakni Rusia dan Tiongkok semakin
mesra. Semakin lengketnya kedua
negara tidak lepas dari keterlibatan
mereka pada dua organisasi baru
yakni BRICS dan juga Shanghai
Cooperation Organisation (SCO),
yang kebetulan pertemuan puncak
keduanya berlangsug di Moskow.
BRICS merupakan organisasi
yang berisi negara-negara berkembang,
yang terdiri dari Afrika Selatan,
Brazil, India, dan tentu saja Rusia
dan Tiongkok. Sedangkan SCO
adalah organisasi yang begerak dalam
bidang kerjasama militer, politik
dan juga ekonomi.
SCO saat ini sudah menggelar
pertemuan puncak mereka yang
ke-15, sedangkan BRICS baru memasuki
pertemuan puncak ketujuh
mereka. Pertemuan puncak kedua organisasi
itu akan digelar di Kota Ufa,
yang berada dipinggiran Moskow.
Kembali lagi kepada hubungan
Tiongkok dan Rusia, semakin intensnya
hubungan kedua negara juga
terlihat dengan rencana pertemuan
bilateral antara pemimpin kedua negara
di sela-sela pertemuan puncak
dua organisasi tersebut.
Melansir Sputnik pada Rabu
(8/7/2015), Presiden Rusia Vladimir
Putin dikabarkan telah menempatkan
Presiden China Xi Jin-ping dalam
daftar pertama Kepala Negara yang
akan melakukan pertemuan bilateral
dengannya.
Menurut pembantu presiden
Rusia Yuri Ushakov, Putin dan
Jin-ping akan membahas mengenai
kerangka penguatan kerjasama
bilateral kedua negara. Selain itu,
keduanya juga akan menandatangani
beberapa perjanjian, khususnya
perjanjian ekonomi antara kedua
negara.
“Pertemuan itu akan fokus pada
koordinasi Silk Road Economic Belt
initiative dan Masyarakat Ekonomi
Eurasia, SCO dan BRICS. serta memastikan
interaksi lebih dekat kedua
negara di kancah internasional,” kata
Ushakov dalam sebuah pernyataan.
(bbs)
׉	 7cassandra://HAvb777uZhur2Pms95MXXsP27Iqizjxjq-S7sBJVpzk+`̚ U}7̊Yq׉EIConnection
KAMIS 9 JULI 2015
Mengubah
orang bupati atau wakil bupati
atau orangnya penjabat DPRD
lainnya.
“Ini murni tuntutan kami,
saat ini kami ingin Bateng
mendapatkan saham mayoritas.
Kalau kami sudah didukung
oleh lembaga pemerintah, mudah-mudahan
kedepan semua
tercapai,” kata Syarial.
Perwakilan warga Koba
ini ditemui oleh Ketua DPRD
Bangka Tengah Algafry Rahman
yang didampingin anggota
Komisi III DPRD Bangka Tengah
Pahlivi Syahrun dan Apri
Panzupi.
“Kita akomodir semua
keinginan rakyat, apapun sifatnya
ingin membangun tetap
akan kita dukung sampai kemanapun.
Kami siap membubuhkan
tanda tangan, asalkan
dimanfaatkan sesuai peruntukannya,”
kata Algafry Rahman
Sebelumnya, seorang perwakilan
warga Koba, H Tau
  konomian
Koba sudah lama
THR
kerja.
Ketua PUK PT BBL, Jumlan
meminta empat tuntutan
yang harus disetujui oleh manajemen
PT BBL, yakni pertama
Pihak PT BBL harus membayar
lembur pekerja dengan premi.
Kedua, hari kerja dari empat
hari harus menjadi lima hari,
ketiga menginginkan Manajer
PT BBL Edi Abnerta diganti.
Keempat, agar THR segera dibayar.
“Kami
minta itu disetujui,
kalau tidak maka seluruh pekerja
akan terus melakukan mogok
kerja,” kata Jumlan di hadapan
ratusan pekerja lainnya.
Sekitar pukul 10.00 WIB,
Ketua DPD SPSI Provinsi Babel
Darusman bersama anggotanya
menemui para buruh yang
mogok kerja. Darusman sempat
berorasi dengan menyampaikan
agar para buruh tidak berbuat
anarkis, kemudian SPSI akan
terus berjuang menuntut hakhak
normatif para pekerja.
“Meskipun mogok kerja,
kita minta agar gaji harus dibayar
karena sudah sesuai aturan.
Mogok akan terus dilakukan
sampai THR dibayar dan
menuntut agar manajer keluar
dari PT BBL,” kata Darusman
dalam orasinya
Sekitar pukul 13.00 WIB
digelar pertemuan di Kantor
Besar PT BBL yang dihadiri PT
BBL, Pengurus SPSI Provinsi
Babel, perwakilan Dinas Tenaga
Kerja Bateng beserta staf serta
pihaknya terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut
belum didapat kesepakatan tentang
kapan THR akan dibayar,
karena tidak ada kepastian dari
pihak PT BBL. Lantaran tak ada
titik temu, maka sekitar pukul
15.00 WIB para karyawan PT
BBL mengangsur-angsur membubarkan
diri.
DPR
“Perilaku sebagian besar
anggota DPR, secara khusus
semua elite pimpinan DPR,
menandakan perlunya revolusi
mental di kalangan mereka
sendiri,” ujar Nico.
Nico berkelakar, seharusnya
yang perlu dipecat bukanlah
menteri Kabinet Kerja, melainkan
anggota DPR RI yang tidak
produktif.
Nico yakin, kalaupun anggota
DPR mengebut program
legislasi pada masa sidang
berikutnya, sangat mungkin
hasilnya akan buruk dan banyak
digugat di Mahkamah
Hisab
tuan kalender Hijriyah di Indonesia,
termasuk untuk penentuan
awal Ramadhan, Syawal dan
Dzulhijjah untuk ukhuwwah
wathaniyah dan ukhuwah Islamiyah
di Indonesia.
Juga merekomendasikan
perlunya menjadikan materi
Ilmu Falak sebagai muatan
ajar didik di tingkat Madrasah
Tsanawiyah dan Aliyah dengan
memadukan teoritik (hisab) dan
observasi sebagai upaya kajian
sains dalam Islam.
Halaqah Falakiyah Nasional
juga menyamakan persepsi
tentang keberadaan kitab-kitab
Falak di Indonesia untuk lebih
mendalam lagi. Oleh karenha
itu, perlu adanya halaqahhalaqah
di pondok pesantren
yang mengkaji kitab-kitab falak
tersebut.
Untuk meningkatkan kemampuan
teoritik (hisab) dan
observasi (pengamatan) lebih
mahir, perlu adanya pelatihan
berjenjang dari tingkat dasar
sampai mahir di bidang hisab
rukyat, baik yang berbasis
klasik maupun berbasis kontemporer,
dengan konsep al-muhafadhah
ala qadim al-sholih wal
ahdzu biljadidil aslah.
Untuk menyamakan persepsi
pentingnya perpaduan antara
teoritik (hisab) dan observasi
(pengamatan) dalam kajian
Ilmu Falak. (bbs)
Konstitusi (MK).
Ia berharap masing-masing
partai politik ikut berbenah
dengan memacu wakil-wakilnya
agar lebih produktif.
Setidaknya, ada 39 RUU
yang masuk ke dalam prolegnas
prioritas 2015. Namun,
hingga penutupan sidang keempat
kemarin, baru dua UU
yang selesai dibahas, yaitu
UU tentang Pemilihan Kepala
Daerah dan UU tentang Pemerintah
Daerah.
Fokus Bahas UU
Wakil Ketua DPR Fadli Zon
beralasan, masa sidang IV ini
memang difokuskan pada pembahasan
UU. Adapun pengesahan
UU akan difokuskan pada
masa sidang berikutnya.
“Targetnya dari penyusunan
ke pembahasan, kami targetkan
mulai intensif pada masa
sidang V,” kata Fadli di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta,
Selasa. Selain itu, lanjut
Fadli, pembahasan dan pengesahan
UU bukan hanya dilakukan
oleh DPR, melainkan juga
oleh pemerintah. Menurut dia,
sejauh ini baru tiga draf RUU
yang diserahkan oleh pemerintah.
(bbs/kcm)
Dua Perusahaan Bermasalah
Disosnakertrans Bangka
Tengah(Bateng) menerima dua
pengaduan masalah Tunjangan
Hari Raya(THR) selama satu
minggu belakangan.
Kepala Disosnakertrans
Bateng, Siti Aswati mengatakan
pihaknya menerima laporan
masalah THR dari pekerja PT
Kokindo bergerak di bidang
produksi air mineral dan pekerja
PT BBL bergerak dibidang
perkebunan kelapa sawit. Untuk
alamat PT Kokindo di Desa
Terak Kecamatan Simpang Katis
sedangan PT BBL di Desa
Romadhon Kecamatan Sungai
Selan.
“Untuk kasus pertama, yakni
masalah THR yang harus
dibayarkan PT Kokindo. Awalnya,
saya dapatkan SMS dari
pekerja PT Kokindo yang meminta
agar kami turun ke lapangan,
karena PT Kokindo tidak
akan memberikan THR di tahun
2015 ini. Sementara sesuai edaran
dari Kementerian Tenaga
Kerja, menyebutkan THR harus
dibayarkan sejak 14 hari sebelum
Hari Raya Idul Fitri 1436
H,” terang Siti Aswati kepada
wartawan di ruang kerjanya,
Rabu (8/7).
Pihaknya telah memanggil
PT Kokindo, kemudian meminta
mereka membayarkan
THR sesuai aturan berlaku.
“Kamipun sudah menyarankan
agar semua pekerja
dipanggil lalu diberikan hak
THRnya. Alhamdulillah sampai
sekarang SMS minta THR
dibayarkan tersebut tidak masuk
lagi ke saya, berarti kami
anggap masalah THR PT Kokindo
tuntas. Selain itu, mereka
PT Kokindo juga berjanji akan
memberikan THR secara proposional
sesuai masa kerja dan
kemampuan perusahaan, mengingat
perusahaan mereka sudah
mengalami penurunan omset,”
terang Siti.
Sementara itu, untuk kasus
PT BBL , pihaknya telah
melakukan pertemuan Bipatrit
antara pekerja, PT BBL
dan Disosnakertrans pada
Senin(6/7). Namun, belum ada
kesepakatan, lalu Selasa (7/7)
dilakukan lagi Tripatrit dengan
mengundang pihak perusahaan,
pekerja, SPSI untuk melakukan
dialog di Kantor Disosnakertrans.
Sayangnya, pertemuan
kedua itu, pekerja tidak datang.
“Rabu (8/7) saya dengar
pekerja melakukan aksi dengan
upaya mogok kerja menuntut
hak THR dan hak-hak lainnya,”
kata Siti aswati
Selaku instansi terkait, pihaknya
bersama Disnaker
Provinsi Babel datang ke Kantor
PT BBL guna melakukan
pertemuan lebih lanjut terkait
tuntutan pekerja ini.
“Pertemuan tadi belum ada
kesepakatan antara kedua belah
pihak, pihak Disosnakertrans
Bateng berencana akan melakukan
pertemuan lagi dengan
kedua bela pihak sehingga masalah
THR ini kelar,”katanya
Untuk masalah pekerja
PT.BBL, pihaknya akan fokus
masalah THR. Karena muaranya
masalah THR, kemudian
kembali merambat ke masalah
sebelum-sebelumnya yakni tuntutan
hak normatif.
“Kalau masalah hak normatif
lainnya, seperti uang lembur
dan lain-lain kemarin sudah
difasilitasi menyelesaikan masalah
tersebut ke Pengadilan
Hubungan Industrial(PHI)”katanya
Dirinya
berharap agar masalah
THR ini tuntas, sehingga
tidak ada lagi keluhan pekerja
yang juga masyarakat Bateng.
(ron)
melemah, sekarang masyarakat
jangan banyak bicara masalah
komposisi saham.
“Suruh jalan dulu, masyarakat
bekerja. Jangan kita
ribut masalah saham, tapi sampai
sekarang tidak jalan-jalan,”
  
   
eks Koba Tin bisa beroperasi
sehingga masyarakat memiliki
pekerjaan. “Masalah porsi
pembagian saham itu urusan
belakang, terpenting bagaimana
masyarakat ini bisa beker
  
Keinginan pihak Bangka
Tengah untuk memilik saham
mayoritas terhadap pengelolaan
eks Koba Tin mendapat
kritikan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bangka Selatan.
Sipioni Selaku Ketua
DPRD Basel menilai keinginan
Pemkab Bateng tersebut terlalu
berlebihan.
“KP lebih luas Basel harusnya
porsi saham lebih besar
Basel atau minimal porsinya
sama dengan Bateng,” ungkap
Sipioni kepada wartawan,
Rabu (8/7).
Menurut Sipioni, sah-sah
saja Pemkab Bateng terus
memperjuangkan saham lebih
besar. Namun, dirinya berharap
persoalan kepemilikan saham
eks Koba Tin dapat diselesaikan
dengan cara yang bijak
tidak mengedepankan egoisme.
“Saya harap pemerintah
provinsi mampu menyelesaikan
persoalan ini dan saya
selaku ketua DPRD Basel
berharap pemerintah provinsi
adil,” kata Sipioni.
Sipioni juga berharap agar
Pemkab Bangka Selatan mampu
memperjuangkan kepemilikan
saham eks Koba Tin
tersebut.
“Kalau memang saham tidak
mau dibagi rata silakah
hengkan saja, tapi kalau Bateng
tetap mau saham besar, tapi
pabrik dibangun di Basel,” tukas
Sipioni. (ton)
Kamis Depan Sidang Isbat
Idul Fitri 1436H
KORAN BABEL -- Pemerintah
akan menyelenggarakan sidang
penetapan (isbat) hari raya
Idul Fitri 1436 Hijriah/2015
Masehi pada Kamis (16/7) pekan
depan. Perwakilan ormas
Islam, ahli astronomi dan tamu
penting lainnya akan diundang
dalam sidang tersebut.
“Jadi terkait dengan penetapan
isbat kapan 1 Syawal,
pemerintah akan mengadakan
sidang isbat dengan mengundang
tokoh agama dan ahli astronomi
tanggal 16 Juli,” kata
Menteri Agama (Menag) Lukman
Hakim Saifuddin di Jakarta,
Selasa (7/7).
Di sela-sela acara Majelis
Kemisan bertema “Islam Nusantara”,
Lukman mengatakan
Kementerian Agama akan
mendayagunakan sejumlah
perukyat yang berkompeten
dan telah disumpah untuk menyaksikan
bulan di titik-titik tertentu
di Indonesia.
Diakui Menag, terdapat kemungkinan
Idul Fitri tahun ini
tidak dilaksanakan bersama-sama
oleh sebagian besar umat
Islam di Indonesia, “Kalau
hilal terlihat memenuhi syarat
besok (16 Juli) maka sholat Ied
dilakukan esok harinya, kalau
tidak terlihat itu berpulang kepada
peserta sidang isbat,” kata
Lukman.
Intinya, kata Menag, pemerintah
menunggu keputusan
hasil sidang isbat untuk penentuan
Lebaran. Kendati demikian,
Lukman tetap berharap
agar Lebaran dirayakan secara
bersama-sama di semua lapisan
umat Islam.
“Dari sisi kemungkinan
beda itu ada, tetapi untuk disamakan
juga besar peluangnya.
Kami berharap semua satu
pandangan menentukan hilal
itu terlihat seperti apa. Tapi
kalau perbedaan itu tidak bisa
samakan, kita harus berjiwa besar
untuk menghargai itu,” kata
Lukman.
Muhammadiyah Jumat
Sebelumnya Pimpinan
Pusat Muhammadiyah telah
memutuskan 1 Syawal 1436 H
akan jatuh pada hari Jumat, 17
Juli 2015. Ketua Majelis Tarjih
dan Tajdid PP Muhammadiyah
Syamsul Anwar mengatakan,
Ijtimak jelang Syawal 1436
H terjadi pada Kamis Legi 16
Juli 2015 pada pukul 08:26:29
WIB, tinggi bulan pada saat
terbenam di Yogyakarta +03
     jud.
Di seluruh Indonesia pada
saat matahari terbenam bulan
berada di atas ufuk.
“Menggunakan perhitungan
hisab hakiki wujudul hilal yang
selama ini menjadi pedoman
Majelis Trajih dan Tajjid,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
secara resmi menetapkan
1 Syawal atau Hari Raya Idul
Fitri pada hari Jum’at, 17 Juli
2015,” kata Syamsul, di kantor
PP Muhammadiyah, Jakarta,
Selasa (7/7). (hk/es)
PM Najib Gugat Wall Street Journal
KORAN BABEL -- Perdana
Menteri Malaysia Najib
Razak dilaporkan telah mengajukan
gugatan pada media
Amerika Serikat, Wall Street
Journal (WSJ). Media milik
Dow Jones itu dituntut karena
menuduh Najib korupsi.
“PM Najib telah menginstruksikan
pengacaranya untuk
memulai proses hukum,”
kata Duta Besar Malaysia untuk
Indonesia Datuk Seri Zahrain
Mohamed Hashim yang
ditemui di kantornya, Rabu
(8/7).
WSJ pada pekan lalu menerbitkan
artikel hasil penyelidikan
atas aliran dana lembaga
investasi 1 Malaysia Development
Berhad (1MDB). Dalam
laporannya, WSJ menulis
bahwa sebanyak US$ 700 juta
atau sekitar Rp 9,3 triliun dana
1MDB, mengalir ke rekening
pribadi Perdana Menteri Najib.
Masih dalam laporan yang
sama, WSJ menyebut ada lima
deposito di dalam rekening Najib
dengan dua transaksi terbesar
senilai US$ 620 juta atau
Rp 8,2 triliun dan US$ 61 juta
atau sekitar Rp 812 miliar.
Transaksi tercatat dilakukan
pada Maret 2013 selama kampanye
pemilu di Malaysia.
PM Najib membantah
semua tuduhan yang diajukan
padanya dan memilih mengambil
langkah hukum untuk
membersihkan namanya. Zahrain
mengatakan proses hukum
telah dimulai dan kini tindakan
yang bisa dilakukan adalah
‘wait and see’.
“Mereka (pihak Dow Jones)
punya waktu 14 hari untuk
merespons,” ucap Zahrain.
Zahrain mengatakan tuduhan
pada PM Najib hanyalah
skenario yang dirancang oleh
tokoh senior Malaysia, Mahathir
Mohamad.
Mahathir juga mantan PM
Malaysia. “Ini agenda Mahathir
untuk menyingkirkan PM
Najib apapun caranya,” ucap
Zahrain.Zahrain belum mengungkap
apakah PM Najib juga
akan melayangkan gugatan
pada Mahathir. Zahrain juga
menantang para penuduh PM
Najib untuk mengungkap bukti-bukti
yang mereka miliki.
“Jika ingin menjatuhkan
presiden, dokumen dan buktinya
harus kuat dan masuk akal.”
(bbs/temp)
Ramadhan, BNN Panen Kasus Narkoba
KORAN BABEL -- Badan
Narkotika Nasional (BNN)
mengklaim berhasil menyita
sekitar 100 kilogram (kg) narkotika
yang didominasi jenis
sabu dalam kurun waktu pertengahan
Juni hingga Juli 2015.
Kepala Deputi Bidang Pemberantasan
Narkotika BNN
Irjen Dedy Fauzy El Hakim
mengatakan, tidak semua kasus
diekspose ke masyarakat.
“Sekitar 100 kilogram
ya (narkotika yang disita),”
kata Dedy di Gedung BNN,
Cawang, Jakarta Timur, Rabu
(8/7/2015).
Para pengedar narkoba
salah besar jika menganggap
pengawasan BNN terhadap
peredaran barang haram tersebut
mengendor di bulan suci
Ramadhan.
Bahkan, karena terlalu banyak
pengungkapan kasus, bulan
Ramadhan sebagai bulan
panen BNN mengungkap kasus
narkoba.
“Bulan puasa bukan berarti
pengungkapan penyelundupan
narkoba, transaksi narkoba berhenti.
Bahkan mereka (sindikat
narkoba) mungkin mengira
petugas BNN mengendor. Tapi
ternyata BNN malah panen pengungkapan,”
tandas Dedy.
Dalam sepekan terakhir
BNN mempublikasikan beberapa
kasus narkotika dengan
modus unik. Antara lain
penyelundupan sabu dengan
cara memasukannya ke celana
dalam dan penyelundupan sabu
dengan modus menyamarkannya
ke dalam mesin pemotongan
rumput dan alat pompa air.
(bbs/lip6)
JK: Islam Nusantara
Pemersatu Bangsa
KORAN BABEL - Masyarakat
Indonesia akhir-akhir
ini diramaikan dengan istilah
Islam nusantara. Dikhawatirkan,
istilah tersebut menimbulkan
benturan terhadap ajaran
Islam yang ada saat ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla
(JK) mengatakan, masyarakat
tak perlu khawatir terhadap isitilah
Islam nusantara. Pasalnya,
Islam nusantara merupakan
upaya untuk mempersatukan
bangsa Indonesia yang memiliki
beragam istilah Islam.
JK saat buka puasa bersama
dengan Korps Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (Kahmi)
dan HMI di Istana Wakil
Presiden, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Rabu
(8/7/2015) mengatakan.
“Ramai dibicarakan Islam
nusantara, Islam Indonesia
semua sama, makna dari Islam
itu ya seperti ini, silahturahim.
Tentu kita selalu bersyukur
kalau kita lihat Islam di mana
pun, kita jadi tumpuan kedamaian.”
Seraya
mengucap rasa
syukur, JK mengungkapkan
bahwa dengan berbagai istilah
Islam yang berbeda-beda,
Islam yang dianut mayoritas
masyarakat Indonesia masih
mengedepankan kultur perdamaian
masyarakatnya.
Berbeda dengan Islam yang
ada di negara-negara Timur
Tengah. Menurut dia, Islam
Timur Tengah disebarkan dengan
cara keras, sehingga sering
terjadi benturan antara Islam
satu dengan lainnya. Ini yang
membuat penganut agama Islam
di Timur Tengah menjadi
tak aman.
“Di Timur Tengah, Islam
banyak disebarkan dengan cara
keras. Kalau kita tidak ada, kita
Islam datang dengan kultur
transisional, dibawa oleh pedagang
yang menjadi tumpuan
kedamaian. Ini yang perlu kita
jaga. Ada harmoni, ada peran
penting di dalamnya,” pungkas
JK. (bbs)
Sah, Sutiyoso Pimpin BIN
KORAN BABEL -- Usai
melantik Jenderal Gatot Nurmantyo
sebagai Panglima TNI,
Presiden Joko Widodo mengambil
sumpah jabatan pada Sutiyoso
sebagai Kepala Badan Intelijen
Negara (BIN).
Hal tersebut berdasar Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor
52/P Tahun 2015 yang berisikan
memberhentikan dengan hormat
Marciano Norman serta menPasha
Kamil.
Karena sedikit banyak,
dia sudah melakukan sesuatu
kepada masyarakat (Bandung).
Walaupun maaf, hanya sekadar
bikin taman. Tapi kan ada sesuatu,”
ujar Pasha dalam wawancara
di kawasan Lenteng
Agung, Jakarta Selatan, Selasa
(7/7/2015).
Menurut Pasha, masyarakat
Bandung sudah lama menantikan
sosok pemimpin seperti Wali
Kota yang akrab disapa kang
Emil tersebut.
“Mereka mendambakan sejak
lama. Artinya, sederhana itu
tak perlu spektakuler,” ucap Pasha.
“(Ridwan
Kamil) Hanya
bikin taman, masyarakat
langsung jatuh cinta,” sambungnya.
Dalam
bursa bakal pencalonan
Wali Kota Palu, Pasha
akan berpasangan dengan calon
Wakil Wali Kota dari Partai
Gerakan Indonesia Raya Thompa
Yotokodi. Sedangkan, Pasha
sendiri diusung oleh Partai
Amanat Nasional.
Sebagai calon Wali Kota
Palu, Sulawesi Tengah, vokalis
Pasha “Ungu” enggan disebut
tidak memiliki kecakapan dan
keahlian. Sebaliknya, Pasha
justru menyindir para pejabat
yang dianggap ahli di bidangnya
tetapi malah menjadi tahanan
di Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). “Buktinya orangorang
yang kita anggap bagus
itu banyak juga sekarang yang
‘nongkrong’ di Kuningan (tahanan
KPK) kan,” ujar Pasha.
sMenurut Pasha, tak elok menilai
seseorang hanya dari cakap atau
tidak cakap. “Enggak bisa orang
dibilang paling bagus atau tidak
itu enggak punya nilai jual,” ujar
dia. “Paling tidak dia bisa punya
sesuatu yang bisa di bawa ke
masyarakakat. Seperti saya di
Palu, ketika punya cita-cita terhadap
negara ini, kita harus menjadi
bagian dari pemerintahan,”
tukas Pasha.(kmps)
gangkat Sutiyoso sebagai Kepala
BIN dengan diberikan hak
keuangan dan fasilitas setingkat
dengan menteri.
“Bahwa saya akan menjunjung
tinggi hak asasi manusia,
demokrasi dan supremasi hukum.
Bahwa saya akan menjalankan
tugas dan wewenang
dalam jabatan saya dengan sungguh
sungguh, saksama objektif
berani dan profesional,” ujar Sutiyoso
dalam pembacaan sumpah
jabatannya di Istana Negara,
Rabu (8/7/2015).
“Bahwa saya, akan menjunjung
tinggi kode etik intelijen
negara di setiap tempat waktu
dan dalam keadaan bagaimanapun
juga bahwa saya pantang
menyerah dalam menjalankan
segala tugas dan kewajiban jabatan.
Bahwa saya, akan memegang
tegung segala rahasia
intelijen negara dalam keadaan
bagaimanapun juga,” sambungnya.Selain
itu, sejumlah menteri
Kabinet Kerja pun nampak telah
sampai di istana. Di antaranya,
Menteri Koordinator Politik Hukum
dan Keamanan, Tedjo Edhy
Purdijatno, Mensesneg Pratikno,
Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri
Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Siti Nurbaya, dan menteri
lainnya.(okz)
׉	 7cassandra://Dk_aJhdFK2JAaWnmcuSzVZb4GRIKOvVeAw3vFmMJHIA`̚ U}7̊YqρU}7̊Yq΁
בCט   v
u׉׉	 7cassandra://5Q7z_ZYv2XDTjMS3b_QqL5sbLWFc4S2vZlOVRZkxYNY _v`A׉	 7cassandra://L2821wptBKn1uTgQ7E0EuPpu-JHz3fA_Y6mFgJ6JGSQ({`̚ ׉	 7cassandra://FVoBSUR3s0AB25xfumVUThkT7irwoV45fe4yJDBcHIo ͠0U}7̊Yq֑נU}7̊Yqہ  G]9ׁHhttp://bola.netׁׁЈ׉E>De Gea Senilai
29 Juta Poundsterling
REAL Madrid akhirnya mencapai kesepakatan
senilai 29 juta poundsterling dengan Manchester
United untuk mendatangkan David de Gea.
Demikian diklaim Express.
De Gea saat ini akan menjalani tahun
terakhir dari kontraknya di Old Trafford
dan telah banyak disarankan untuk
kembali ke Spanyol setelah negoisasi
perpanjangan kontrak di United gagal
dicapai.
Dan Real Madrid telah muncul
sebagai favorit untuk mendatangkan
kiper Spanyol tersebut. Rumor demi
rumor pun telah mengikuti nama De
Gea dan Real Madrid dalam beberapa
pekan terakhir.
Setelah sempat meredakan rumor
dengan mengaku akan kembali
mengikut latihan perdana di
Manchester United, kabar terbaru
justru menyebut De Gea
sedikit lagi akan pindah ke
tim ibukota Spanyol itu.
Adalah Express, yang
mengutip laporan dari
media Spanyol, El

yang
mengklaim
bahwa Real
Madrid dan Manchester
United telah sepakat
dengan biaya 29 juta pound atau
setara 40 juta euro. De Gea sendiri
disebut akan menandatangani kontrak berdurasi
enam tahun di Santiago Bernabeu.
Dalam laporan El
 
super agen Jorge
Mendes yang memiliki
peran penting di balik
tercapainya kesepakatan
antara pihak United dan
Madrid tersebut. Bukan hanya
itu, Mendes juga disebut sebagai
‘sutradara’ kepindahan Iker Casillas ke
Porto dalam waktu dekat demi memuluskan
langkah De Gea.(bola.net)
Siapkan
Pelepasan Iker
REAL Madrid dikabarkan telah menyiapkan upacara
pelepasan untuk kapten dan legenda hidup
mereka, Iker Casillas.
Nama Casillas memang sangat santer disebut
akan meninggalkan Santiago Bernabeu musim
panas ini. Salah satu rumor yang paling santer
adalah Casillas akan ber
tuga, Porto. Sebagai gantinya, posisi Casillas akan
ditempati David de Gea.
Dan sebuah laporan yang
dikeluarkan Marca, pihak Real
Madrid telah menyiapkan
upacara spesial di Santiago
Bernabeu untuk melepas sang
legenda. Upacara tersebut akan digelar
di hadapan suporter Real Madrid
dan diklaim akan menjadi upacara spesial
bagi Casillas.
“Kami tak ingin ini menjadi salam perpisahan,
׉	 7cassandra://L2821wptBKn1uTgQ7E0EuPpu-JHz3fA_Y6mFgJ6JGSQ({`̚ U}7̊Yq׈EU}7̊Yq؁U}7̊Yqׁ
,KORAN BABEL 9 Juli 2015Navigasi Negeri LAskar PelangiUx.A
3.